PELATIHAN ANALISA PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) DAN ANALISA MASALAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAS TERPADU Yogyakarta, 29 Maret – 1

PELATIHAN ANALISA PEMANGKU KEPENTINGAN

(STAKEHOLDER) DAN ANALISA MASALAH DALAM PENYUSUNAN

RENCANA PENGELOLAAN DAS TERPADU

Yogyakarta, 29 Maret – 1 April 2011

Kerusakan DAS dipercepat oleh peningkatan pemanfaatan sumber daya alam

sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, konflik

kepentingsan dan kurang keterpaduan antar sektor, antar wilayah hulu hilir,

terutama pada era otonomi daerah dimana sumber daya alam ditempatkan sebagai

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Guna mempertahankan sumberdaya alam agar berfungsi optimal untuk menjamin

keseimbangan lingkungan dan tata air DAS serta memberikan manfaat sosial

ekonomi yang nyata bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan DAS secara

terpadu yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) pengelolaan sumber

daya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, pemerintah pusat

dan daerah dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan, dan berkomitmen untuk

menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang adil, efektif,

efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2009 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu,

penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu memerlukan perencanaan komprehensif

yang mengakomodir berbagai pemangku kepentingan dalam suatu DAS. Peran para

pemangku kepentingan tersebut perlu dianalisis untuk mengidentifikasi dan

mendeskripsikan para pihak yang akan saling mempengaruhi keberlangsungan

pelaksanaan pengelolaan DAS yang direncanakan.

Pada umumnya BPDAS masih kesulitan dalam melaksanakan proses analisa peran

para pemangku kepentingan dan analisa masalah diamanatkan dalam pedoman

tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan pelatihan analisa

pemangku kepentingan, analisa masalah dan penyusunan logika kerangka kerja

(logical framework) dalam penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu bagi

Kepala Seksi Kelembagaan DAS sehingga Rencana Pengelolaan DAS Terpadu dapat

menghasilkan output yang optimal dan seperti yang diharapkan.

Setelah mengikuti pelatihan ini para peserta diharapkan mampu untuk

melaksanakan proses penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu seperti yang

diamanatkan Permenhut Nomor : P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman rencana

Pengelolaan DAS Terpadu khususnya pada proses analisa peran pemangku

kepentingan (stakeholder), analisa masalah dan tujuan serta penyusunan logika

kerangka kerja (logical framework).

Pelatihan Analisa Pemangku Kepentingan dan Analisa Masalah dalam Penyusunan

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu diselenggarakan oleh Direktorat Perencanaan

dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan

Perhutanan Sosial dan dibuka oleh Direktur PEPDAS pada tanggal 29 Maret 2011

bertempat di Yogyakarta. Peserta Pelatihan Analisa Pemangku Kepentingan dan Analisa Masalah dalam

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu berjumlah 43 orang yang terdiri dari

para Kepala Seksi Kelembagaan pada Balai Pengelolaan DAS, Perwakilan Kepala

Seksi lingkup Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS dan Direktorat

Jenderal BPDAS dan PS.

Pengajar/Instruktur berasal dari Kementerian Kehutanan dan Pakar, yaitu: Dr. Ir.

Eka W. Soegiri, MM., Dr. Ir. Syaiful Anwar, MSc., Dr. Ir. Silver Hutabarat, MSc., Dr.

Hiras Sidabutar, Dra. Yani Septiani, MSc. dan Ir. Lasmini.

Materi yang diajarkan pada Pelatihan Analisa Pemangku Kepentingan dan Analisa

Masalah dalam Penyusunan Rencana Pengelolan DAS Terpadu adalah sebagai

berikut:

1. Arahan Umum tentang Pengelolaan DAS Terpadu (1 JPL)

2. Informasi Umum tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (2

JPL)

3. Identifikasi dan Analisa Pemangku Kepentingan (Stakeholder) (5 JPL)

4. Analisa Masalah dan Analisa Tujuan (5 JPL)

5. Logika Kerangka Kerja (4 JPL)

6. Praktek Proses Penyusunan Perencanaan (5 JPL)

7. Review Kerja Kelompok (2 JPL)

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, pada umumnya

para peserta latih menginginkan diadakannya pelatihan lanjutan dengan materimateri yang berbeda untuk memantapkan kemampuan dan keterampilan para

Kepala Seksi.

sekaligus menutup kegiatan.

sumber: www.dephut.go.id